Bahaya Terhadap Masyarakat Harus Diakhiri: Jepang, Hentikan Pendanaan Bahan Bakar Fosil

Dari selat Filipina hingga pantai Amerika Serikat, pembiayaan terhadap bahan bakar fosil oleh Jepang terus merugikan lingkungan, iklim, dan masyarakat pada saat dunia sedang terhuyung-huyung dihajar gelombang panas, banjir, kekeringan, dan angin topan yang terus meningkat akibat krisis iklim.

Meskipun dunia seharusnya menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, sebagaimana ditegaskan dalam hasil COP28, Jepang terus menyalurkan miliaran dolar untuk proyek gas alam cair (LNG) melalui lembaga publiknya seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Di Asia Tenggara saja, JBIC menyediakan USD 3,31 miliar untuk proyek LNG yang membahayakan masyarakat, sehingga menggagalkan transisi menuju energi terbarukan yang adil di kawasan ini.

Jepang menggunakan dana publik untuk mendukung imperium gas sambil berupaya menyamarkan LNG sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan penting dibandingkan batu bara – namun kenyataannya tidak demikian; gas bisa sama buruknya dengan batu bara bagi iklim. Pembiayaan bahan bakar fosil Jepang memperburuk hilangnya keanekaragaman hayati, menghancurkan mata pencaharian, menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, dan secara paksa menggusur masyarakat adat dan komunitas lokal.

Di Verde Island Passage (VIP) di Filipina, di mana JBIC mendukung pembangunan terminal impor LNG pertama di negara tersebut, masyarakat telah mengambil langkah maju yang penting dengan mengajukan pengaduan ke JBIC mengenai potensi pelanggaran upaya perlindungan. JBIC saat ini sedang menyelidiki apakah mereka telah gagal mengikuti pedoman sosial dan lingkungannya.

Sudah waktunya bagi Perdana Menteri Jepang Kishida untuk mengakhiri pembiayaan fosil Jepang, yang memungkinkan JBIC untuk terus mendanai proyek-proyek gas berbahaya seperti dalam kasus terminal impor VIP. Silakan bergabung dengan kami dengan menandatangani petisi ini.

Proyek gas JBIC berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial dalam skala global.

JBIC memicu kehancuran keanekaragaman hayati kita yang kaya dan rentan. Di seluruh dunia, proyek LNG yang dibiayai oleh JBIC secara langsung membahayakan ekosistem di bawah permukaan laut. Verde Island Passage, yang dipuji sebagai “Amazon-nya Lautan," kini dikepung oleh beberapa perusahaan LNG, termasuk terminal kontroversial yang didukung oleh JBIC. Pelanggaran yang terkonfirmasi—seperti penebangan pohon, konversi lahan, dan kepatuhan terhadap lingkungan hidup—menunjukkan betapa gawatnya situasi di Verde Island Passage dan masyarakat sekitarnya, sehingga mendorong lembaga pemerintah untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian.

JBIC menyebabkan terkikisnya sumber-sumber penghidupan. Ketika JBIC mendanai perluasan bahan bakar fosil di seluruh dunia, hal ini meningkatkan ancaman terganggunya keseimbangan ekologi yang menjadi sandaran penghidupan warga. Di Indonesia, proyek hulu dan hilir gas yang didukung JBIC di Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Jawa Barat sudah menimbulkan kerugian bagi nelayan dan petani, dengan adanya pembatasan penangkapan ikan, berkurangnya akses terhadap lahan perburuan dan tempat penangkapan ikan tradisional, dan menyebabkan penurunan tajam hasil tangkapan ikan. Di Provinsi Rayong, Thailand, komunitas nelayan telah menyatakan keprihatinannya atas dampak terminal impor LNG yang terletak di Map Ta Phut terhadap mata pencaharian mereka. Terminal ini, yang memasok pembangkit listrik yang dibiayai JBIC, memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati dan berbagai spesies hewan laut yang penting bagi pasokan makanan dan perekonomian lokal, sementara masyarakat diabaikan tanpa kompensasi yang adil.

JBIC mendorong terjadinya pemindahan paksa masyarakat adat dan komunitas lokal. Di Kanada, para pemimpin adat First Nation Wet’suwet’en telah menyuarakan penolakan mereka terhadap pembangunan jaringan pipa demi melindungi tanah dan sumber daya air yang mereka gunakan secara tradisional. Proyek ini dimulai tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Proyek jaringan pipa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas ekspor LNG yang dibiayai JBIC. Namun, aksi damai masyarakat justru ditanggapi dengan tindakan opresif, yang mengakibatkan penangkapan besar-besaran dan memicu aksi solidaritas nasional. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian sementara proyek tersebut. Demikian pula di Australia, proyek-proyek yang didukung JBIC (proyek gas Barossa dan Scarborough) berjalan tanpa berkonsultasi dengan Pemilik Tradisional di Pulau Tiwi dan wilayah Pilbara, sebagaimana dikonfirmasi oleh Pengadilan Federal Australia.

JBIC mendorong terjadinya krisis kesehatan jangka panjang. Di Gulf Coast Amerika Serikat, terminal ekspor LNG yang dibiayai JBIC (Cameron dan Freeport LNG) rusak oleh ledakan dan sejumlah kecelakaan kebocoran gas. Operasi dan kecelakaan ini memuntahkan polutan udara berbahaya, yang menimbulkan dampak kesehatan yang parah termasuk asma, penyakit jantung, dan kanker pada komunitas lokal, khususnya masyarakat kulit berwarna.

JBIC memperburuk situasi kekacauan sipil dan ancaman keamanan. Proyek LNG yang dibiayai JBIC di Mozambik (LNG Mozambik) tidak bergeming dan bersiap melanjutkan operasinya di tengah meningkatnya gejolak yang dipicu oleh serangan pemberontak. TotalEnergies sebagai operator proyek, menolak memberikan perlindungan terhadap korban sipil di lokasi proyek yang dijaga personel militer, yang kemudian mendorong adanya pengaduan pidana atas tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pembunuhan tidak langsung ini. Selain itu, proyek ini telah membuat Mozambik harus berhutang selama beberapa dekade, diklasifikasikan sebagai bom karbon, dan telah merugikan tanah negara, perekonomian lokal, dan kawasan alam yang berharga.

Terdapat pola yang jelas di seluruh proyek LNG yang dibiayai oleh JBIC. Hal ini merupakan bencana bagi perubahan iklim dan terlebih lagi bagi mata pencaharian, kesehatan, dan keamanan masyarakat lokal, keanekaragaman hayati, dan hak asasi manusia.

Kami mendesak Perdana Menteri Kishida dan JBIC untuk berhenti mendanai gas fosil dan berkontribusi pada transisi energi secara penuh, adil, cepat, didanai, dan memiliki pinsip feminis menuju ke energi terbarukan.